Pada tanggal 2 Januari 2025, wacana mengenai libur sekolah selama bulan puasa Ramadan kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang mengungkapkan kemungkinan sekolah diliburkan selama sebulan. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama para pakar pendidikan yang mengingatkan tentang dampak jangka panjangnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa libur selama Ramadan sudah diterapkan di pondok pesantren dan mungkin akan berlaku juga untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk fokus beribadah selama bulan suci. Namun, keputusan ini masih dalam tahap wacana dan belum ditetapkan secara resmi untuk semua sekolah di Indonesia.

Achmad Hidayatullah, seorang pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengingatkan bahwa kebijakan libur selama sebulan harus dipertimbangkan dengan matang. Ia mempertanyakan apakah keputusan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau hanya asumsi bahwa produktivitas belajar akan menurun selama puasa. Menurutnya, pendidikan dan ibadah seharusnya tidak dipisahkan, dan siswa tetap dapat menjalani kedua hal tersebut secara bersamaan.

Hidayatullah juga mengkhawatirkan bahwa libur panjang dapat membuat lingkungan pendidikan menjadi pasif. Ia berpendapat bahwa siswa yang tidak bersekolah selama Ramadan mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat elektronik daripada terlibat dalam kegiatan produktif. Hal ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan diri siswa dan kemampuan mereka dalam belajar.

Sebagai solusi alternatif, Hidayatullah menyarankan agar sekolah menyesuaikan jadwal belajar selama Ramadan tanpa harus meliburkan sekolah sepenuhnya. Misalnya, jam pelajaran bisa dipersingkat atau fokus pada materi yang lebih ringan. Dengan cara ini, siswa tetap dapat menjalankan ibadah dengan baik tanpa mengorbankan proses pembelajaran.

Dengan adanya wacana libur sekolah selama Ramadan 2025, semua pihak diharapkan untuk merenungkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang seimbang antara pendidikan dan ibadah. Melalui pendekatan yang tepat, diharapkan siswa dapat merasakan manfaat dari kedua aspek tersebut tanpa mengorbankan kualitas pendidikan mereka.