Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang menjadi langganan banjir. Namun, keputusan tersebut tetap akan mempertimbangkan persetujuan masyarakat sebelum langkah lebih lanjut diambil.

Pernyataan ini disampaikan Maruarar saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Diskusi dengan Warga Jadi Prioritas

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar meminta Tri Adhianto dan Suharyanto untuk berkomunikasi langsung dengan warga guna mengetahui apakah mereka bersedia direlokasi. Ia menekankan bahwa banjir di daerah tersebut bukan kejadian baru, sehingga perlu dicarikan solusi jangka panjang.

“Tolong tanyakan dengan baik kepada warga. Mungkin dalam satu atau dua hari ke depan, pihak BNPB dan Pak Wali Kota bisa berdiskusi langsung dengan mereka untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap relokasi ini,” ujarnya.

Menurutnya, opsi relokasi sangat memungkinkan, mengingat masih terdapat lahan milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun hunian baru bagi warga terdampak.

Pasar Bintara Jadi Alternatif Relokasi

Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan bahwa Pasar Bintara dapat menjadi pilihan lokasi bagi warga yang bersedia direlokasi.

“Saya sudah berbicara dengan Pak Wali Kota, ada lahan di Pasar Bintara yang memang merupakan aset Pemkot Bekasi. Jika tempat itu cocok, kita bisa mencari solusi bagaimana membangun hunian yang layak bagi warga yang terdampak banjir,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan relokasi tetap harus mengutamakan aspirasi warga. Pasalnya, perpindahan tempat tinggal bukan sekadar soal memiliki rumah baru, tetapi juga berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan baru.

“Pindah rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah, tempat usaha, pasar, dan tempat ibadah mereka juga harus dipertimbangkan. Karena itu, semua harus dibicarakan dengan baik,” imbuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, Maruarar memastikan bahwa pemerintah siap memberikan bantuan maksimal untuk kelancaran proses relokasi jika memang disepakati oleh masyarakat.

“Kami siap jika memang dibutuhkan untuk menyiapkan relokasi. Pemerintah sudah memiliki standar yang jelas terkait hal ini,” pungkasnya.