Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bahkan, mereka mengusulkan agar sistem ini dihapus secara permanen jika terbukti lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengungkapkan hal tersebut. Ia menegaskan pentingnya mengkaji ulang sistem zonasi untuk memastikan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kerugiannya.

“Kita tunggu saja hingga Januari. Kami mengharapkan adanya evaluasi mendalam terkait penerapan sistem zonasi ini. Manfaat dan dampaknya harus benar-benar dipertimbangkan secara objektif, jangan hanya dari satu sisi,” ujar Syarief di Balai Kota Bandung, Rabu (20/11/2024).

Masalah yang Muncul dalam Sistem Zonasi

Syarief menyatakan bahwa meskipun ada beberapa indikator keberhasilan dari sistem zonasi, setiap musim PPDB selalu muncul berbagai permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan signifikan dalam pelaksanaannya.

“Setiap tahun selalu ada masalah terkait zonasi. Ini menunjukkan ada hal yang belum terselesaikan atau kurang optimal dalam penerapannya,” tegas Syarief.

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kesiapan aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan sistem tersebut. Selain itu, Syarief juga menyoroti tingginya potensi kecurangan dalam sistem zonasi, yang menjadi masalah besar setiap tahun.

“Potensi kecurangan dalam sistem zonasi ini sudah menjadi rahasia umum. Selain itu, banyak anak berprestasi yang akhirnya harus masuk ke sekolah dengan kualitas rendah karena aturan zonasi,” ungkapnya.

Alternatif untuk Sistem Zonasi

Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, Komisi X DPR RI telah mengajukan beberapa alternatif kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Syarief menyebutkan tiga opsi utama yang dapat dipertimbangkan:

1. Melanjutkan sistem zonasi dengan kondisi saat ini, meskipun memiliki banyak kekurangan.
2. Melakukan pembenahan terhadap sistem zonasi, agar lebih adil dan transparan.
3. Menghapus sistem zonasi secara keseluruhan, jika terbukti lebih banyak menimbulkan kerugian.

“Sejauh ini, kami meminta zonasi untuk dikaji ulang secara mendalam. Jika perlu, sistem ini sebaiknya dihapus,” tambahnya.

Dukungan dan Harapan dari Masyarakat

Syarief menilai bahwa jika masyarakat diberi pilihan, sebagian besar kemungkinan akan setuju bahwa sistem zonasi lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan manfaat. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi DPR untuk mendorong kajian ulang yang lebih serius dari pemerintah.

“Jika kita dengar langsung dari masyarakat, banyak yang merasa bahwa efek negatif zonasi lebih besar dibandingkan manfaatnya,” jelasnya.