Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan empat direktur utama bank Himbara, yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan tersebut membahas peningkatan inklusi keuangan, termasuk kepemilikan rekening bank bagi masyarakat dan efektivitas penyaluran program pemerintah, seperti bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap penerima manfaat dapat langsung mengakses bantuan melalui rekening pribadi mereka.

Presiden juga meminta bank-bank Himbara mempercepat proses pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Selain melalui bank, penyaluran bantuan juga bisa dilakukan melalui Kantor Pos guna menjangkau daerah terpencil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 89 persen masyarakat Indonesia telah memiliki fasilitas perbankan, tetapi masih ada kelompok tertentu yang memerlukan literasi lebih lanjut mengenai manfaat rekening dan risiko investasi.

Beberapa wilayah, seperti Maluku Utara dan Halmahera, masih mengalami kendala dalam akses layanan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong bank-bank Himbara untuk meningkatkan edukasi keuangan agar masyarakat dapat memahami pentingnya rekening bank dan cara memanfaatkannya secara maksimal. Dalam rapat tersebut, hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, serta beberapa menteri seperti Sri Mulyani Indrawati dan Saifullah Yusuf. Presiden menegaskan pentingnya literasi keuangan yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.