Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, memperkirakan penyaluran kredit industri perbankan akan tumbuh sebesar 10,78 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tahun 2024 yang tercatat sebesar 10,39 persen yoy.

Menurut Josua, proyeksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia yang diperkirakan tetap tumbuh hampir 8 persen pada tahun ini. “Jika melihat potensi ekonomi kita, pertumbuhan kredit tahun ini masih berada di kisaran 10 persen,” ungkapnya dalam media briefing PIER Economic Review: FY 2024 yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kredit pada 2025 kemungkinan besar akan didorong oleh kredit investasi yang pada akhir 2024 mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Namun, perbankan diperkirakan akan lebih selektif dalam menyalurkan kreditnya dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas yang ada.

Di sisi lain, penghimpunan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) pada 2024 hanya tumbuh sekitar 4,48 persen, yang mengindikasikan pertumbuhan DPK masih terbatas. Hal ini berdampak pada kenaikan rasio loan to deposit ratio (LDR) dari 83,8 persen pada 2023 menjadi 88,6 persen di 2024.

Meski demikian, Josua menegaskan bahwa risiko kredit perbankan masih dalam batas aman, dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tetap stabil di sekitar 2 persen pada 2024. Sementara itu, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tetap kuat di kisaran 26-27 persen.

Pada 2025, DPK diproyeksikan akan meningkat seiring dengan percepatan belanja pemerintah yang diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan. Dengan demikian, LDR tahun ini diprediksi berada dalam kisaran 89 hingga 90 persen.

Namun, Josua juga mengingatkan bahwa tantangan utama perbankan pada 2025 adalah likuiditas yang cenderung mengetat, mengingat pertumbuhan DPK lebih lambat dibandingkan kredit. Selain itu, likuiditas valuta asing (valas) dalam industri perbankan juga diperkirakan menghadapi tekanan seiring dengan ketidakpastian aliran modal asing (capital inflows).

Sementara itu, ketersediaan likuiditas dalam rupiah akan sangat bergantung pada seberapa cepat akselerasi belanja pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.