Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali mengambil langkah konkret dalam meningkatkan akses pendidikan dengan membuka program Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA. Program ini ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, program ini akan digelar di dua lokasi utama, yakni Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Bantul, yang menyiapkan 100 kursi siswa, serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Sleman, dengan kapasitas 50 siswa.

Pendaftaran dibuka hingga 30 April 2025 dan menyasar siswa kelas 9 SMP serta MTs dari keluarga kurang mampu. Herjun Pengaribowo selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gunungkidul menyebutkan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memperluas peluang pendidikan bagi siswa miskin. Berdasarkan pendataan, sebanyak 2.433 siswa kelas 9 dari keluarga tidak mampu di Gunungkidul diidentifikasi sebagai calon peserta yang memenuhi syarat.

Untuk memperluas jangkauan informasi, Dinas Sosial Gunungkidul menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyebarluaskan sosialisasi melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), videotron, serta berbagai platform digital. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul juga berperan aktif mengedarkan informasi ini ke seluruh SMP dan MTs. Herjun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar bantuan, melainkan pondasi penting agar anak-anak dari keluarga miskin tetap dapat mengakses pendidikan yang layak. Ia pun mengimbau para orang tua untuk segera berkoordinasi agar anak-anak mereka tidak melewatkan kesempatan berharga ini.