Administrasi pajak memiliki peranan vital dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong terciptanya lapangan kerja di Indonesia. Dengan sistem perpajakan yang transparan, efisien, dan adil, iklim usaha menjadi lebih kondusif sehingga mendorong pelaku usaha untuk tumbuh dan masuk ke sektor formal. Sayangnya, sistem perpajakan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kompleksitas aturan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta minimnya integrasi digital antar lembaga.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang stagnan di angka 9,1 persen pada tahun 2022 menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara belum tergarap optimal. Rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak, ditambah dengan birokrasi yang berbelit, memperburuk tingkat kepatuhan. Lebih dari separuh tenaga kerja masih berada di sektor informal yang belum tersentuh sistem perpajakan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun layanan publik.

Pengalaman negara lain seperti Georgia, Brasil, dan Rwanda menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan serta penyederhanaan regulasi terbukti mampu meningkatkan pendapatan negara dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia dapat meniru pendekatan serupa dengan memperluas penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk pelaporan pajak, integrasi data perbankan, serta memberikan insentif bagi pelaku UMKM agar masuk ke sistem formal. Selain itu, penyederhanaan proses pendaftaran dan pelaporan pajak akan sangat membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kewajiban mereka.

Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak nasional, menciptakan kepastian hukum, serta membuka peluang kerja yang lebih luas di berbagai sektor. Dengan administrasi pajak yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman, Indonesia dapat memperkuat fondasi fiskal yang akan menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.