Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat pinjaman online (pinjol) adalah dengan menghapus tagihan kredit yang belum terbayar. Langkah ini dinilai dapat membantu banyak calon debitur yang terjebak dalam utang pinjol, yang menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas KPR. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam sebuah diskusi publik yang digelar pada akhir bulan November 2024.

Menurut OJK, fenomena utang pada pinjol yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak individu mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kredit tradisional, seperti KPR. Banyak calon debitur yang sebelumnya terjerat utang pinjol tidak dapat memperoleh pembiayaan rumah karena catatan kredit mereka terganggu oleh tunggakan pinjaman. Wimboh menyebutkan bahwa saat ini ada lebih dari 1 juta nasabah yang terjebak dalam utang pinjol yang belum terbayar, sehingga menghambat mereka untuk mendapatkan pembiayaan rumah dari lembaga keuangan formal.

Wimboh menyarankan agar lembaga keuangan bekerja sama dengan perusahaan pinjol untuk memberikan solusi pemutihan utang. Dengan menghapus tagihan utang pinjol yang tertunggak, calon debitur dapat memiliki catatan kredit yang lebih bersih dan layak untuk mendapatkan pembiayaan rumah melalui KPR. Hal ini diharapkan dapat mendorong sektor perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama dalam hal pemilikan rumah. “Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Wimboh.

Untuk mencegah terjadinya lonjakan utang yang berbahaya di masa depan, OJK juga mengungkapkan bahwa mereka akan memperketat pengawasan terhadap industri pinjol. OJK berencana untuk memperkenalkan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa layanan pinjol hanya diberikan kepada individu yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali. OJK berharap, langkah-langkah ini akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan memungkinkan lebih banyak orang memiliki akses untuk membeli rumah.

Langkah penghapusan tagihan pinjol ini tidak hanya melibatkan OJK, tetapi juga peran serta sektor perbankan, perusahaan pinjol, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. OJK menegaskan bahwa penyelesaian masalah utang pinjol dan pemberian akses KPR yang lebih luas bagi masyarakat membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang erat antar pihak terkait. Dengan upaya bersama ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup.

Ke depan, OJK berharap solusi ini dapat mendorong percepatan akses rumah bagi masyarakat Indonesia yang semakin kesulitan mendapatkan pembiayaan di tengah derasnya perputaran pinjaman online.