Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginginkan kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak tegas keberadaan bank gelap serta pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti koperasi simpan pinjam yang beroperasi seperti rentenir dengan menargetkan masyarakat desa dan buruh pabrik.

Dedi menegaskan bahwa praktik perbankan ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan harus diberantas melalui kerja sama yang solid antar lembaga terkait. Ia juga menyoroti gaya hidup konsumtif sebagai faktor utama yang mendorong masyarakat untuk meminjam uang dari lembaga ilegal. Kekhawatiran ini semakin meningkat menjelang Lebaran, di mana banyak warga meminjam uang demi memenuhi kebutuhan konsumtif. Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih sederhana dan tidak memaksakan diri untuk tampil berlebihan saat Idul Fitri.

Dedi berharap pergantian kepemimpinan di OJK Jabar dari Imansyah ke Darwisman dapat menjadi momentum dalam upaya pemberantasan bank gelap dan pinjol ilegal. Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan praktik keuangan ilegal di Jabar.

Dian mengungkapkan bahwa OJK telah menutup banyak layanan pinjaman ilegal serta membekukan sekitar 10 ribu rekening yang terkait dengan aktivitas judi online. Namun, menurutnya, memberantas pinjaman ilegal berbasis online bukanlah tugas yang mudah, terutama di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam menangani permasalahan ini.